Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan harus berjalan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat yang kini menuntut pelayanan cepat, bersih, dan bebas pungutan liar.

Di hadapan jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali, Nusron menyebut bahwa 75–80 persen pekerjaan Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, dua isu utama yang wajib dibereskan adalah proses layanan yang lambat dan praktik pungutan liar.

"Dua isu pelayanan publik itu proses lama dan praktik pungutan liar, ini harus ditangani melalui perubahan mindset sekaligus perbaikan sistem. Ekspektasi masyarakat sekarang berbeda. Mereka ingin dilayani cepat dan bersih,” pesan Menteri Nusron, Rabu (26/11/2025).

Ia menekankan bahwa generasi baru pemohon layanan merupakan generasi digital yang kritis dan tidak mentoleransi layanan yang tidak sesuai aturan maupun pungli. Dengan kemudahan media sosial, keluhan apa pun bisa viral dalam hitungan menit. Karena itu, institusi harus berubah.

Transformasi layanan, menurut Nusron, dimulai dari sistem dan sumber daya manusia (SDM). Ia menegaskan pentingnya penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi, serta penguatan akuntabilitas.

"Proses yang ada hari ini tidak salah, tapi untuk kondisi sekarang, sudah tidak relevan. Infrastruktur IT harus diperkuat. Digitalisasi adalah kunci untuk mengurangi pungli dengan mengurangi tatap muka. Saat ini HT dan Roya sudah digital. Berikutnya kita akan masuk ke layanan peralihan hak secara elektronik," ungkapnya.

Dari total 7 juta layanan pertanahan per tahun, sekitar 4 persen berasal dari Bali. Dalam konteks ini, SDM memegang peran krusial. Nusron menekankan pentingnya kapasitas, kapabilitas, dan integritas jajaran BPN.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pegawai terus meningkatkan kompetensi mengikuti perkembangan zaman.

“Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman,” tegasnya.

Dengan penataan sistem dan peningkatan kompetensi SDM, ia berharap Kanwil BPN Bali dapat memberikan layanan pertanahan yang cepat, bersih, transparan, dan sesuai ekspektasi masyarakat modern.

“Perubahan perilaku masyarakat itu nyata. Karena itu, transformasi layanan harus dilakukan, bukan hanya untuk menjawab kebutuhan publik, tetapi juga agar institusi kita tetap relevan,” pungkas Menteri Nusron.

Kegiatan pembinaan ini diawali laporan kinerja oleh Kepala Kanwil BPN Bali, I Made Daging, dan dihadiri pejabat administrator serta pengawas BPN di lingkungan Kanwil Bali. Menteri Nusron datang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian.