Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini membuka akses peta dasar pertanahan kepada publik melalui aplikasi berbasis web geoportal Bhumi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa aplikasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan.

“Masyarakat bisa ikut menjadi mata bagi kerja-kerja pemerintah. Di Kementerian ATR/BPN itu ada satu peta yang open access ya. Itu diberikan akses kepada masyarakat lewat alamat portalnya di bhumi.atrbpn.go.id,” terang Harison Mocodompis.

Melalui Bhumi, masyarakat dapat melihat peta seluruh wilayah Indonesia secara spasial, termasuk bidang tanah yang sudah memiliki hak maupun yang belum. Data bidang tanah yang telah dipetakan kini resmi dirilis ke publik. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat agar ikut mengawasi tata kelola pertanahan.

Aplikasi Bhumi tidak hanya menampilkan data pertanahan, tetapi juga dilengkapi berbagai fitur yang memudahkan pemantauan dan penelusuran. Fitur-fitur tersebut antara lain Peta Interaktif, Alat Pencarian Lokasi, Informasi Bidang Tanah Terpetakan, Zona Nilai Tanah (ZNT), serta data geospasial lainnya.

Selain kemudahan akses, Bhumi juga unggul secara teknis. Beberapa keunggulannya meliputi free and open source, analisis spasial on screen/open standard, serta visualisasi data 3D dari format BIM (Building Information Modeling).

Harison menegaskan, keberhasilan pemanfaatan teknologi terbuka seperti Bhumi membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Tidak hanya Kementerian ATR/BPN yang bisa memikirkan, tapi saya rasa adalah kolaborasi dari pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait,” pungkas Kepala Biro Humas dan Protokol.